Sidang Paripurna DPRD, Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana Serahkan Dua Ranperda ke Ketua DPRD Pangkep Abd Haris Gani

PANGKEP- - Melalui sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Pangkep, Jumat(4/3/22).

Wakil bupati Pangkep Syahban Sammana menyerahkan dua rancangan peraturan daerah(Ranperda).

Baca juga: Penyerahan SK CPNS, Rudi: PNS Adalah Pelayan Masyarakat

Dua ranperda yang diserahkan, pertama ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan dan gedung. Kedua, Ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Syahban menyampaikan, ia mewakili bupati Muhammad Yusran Lalogau(MYL) menyerahkan ranperda. Dikarenakan, bupati menjalankan tugas di ibu kota Jakarta.

Baca juga: Pengurus Pimpinan Pusat LIDMI Resmi Dilantik, Siap Galakkan Transformasi Gerakan Progresif dan Kolaboratif

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepaada pimpinan dan anggota DPRD, atas diagendakannya paripuran penyerahan dua ranperda ini.

"Kami berharap, dua ranperda ini segera dibahas untuk mendapatkan masukan, saran serta tanggapan dari anggota dewan, "katanya.

Baca juga: Bamsoet Ajak Masyarakat Patuh Bayar Pajak dan Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

Lanjut Syahban, sejumlah pokok-pokok pikiran menjadi dasar pembentukan dua ranperda ini.

Ranperda tentang retribusi persetujuan bangunan dan gedung ini lanjut Syahban, selain untuk memenuhi amanah peraturan yang lebih tinggi. Juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Menjaga kesinambungan peyediaan pelayan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan gedung dari segi admistrasi

Baca juga: Kunjungi Sumpang Bita, Deputi Lalitbang Kementerian BKKBN RI Muh Rizal: Kedutaan Negara Sahabat bersama Lembaga Donor Internasional Kunjungi Pangkep

"Dalam ranperda ini juga diatur mengenai penerbitan sertifikat layak fungsi(SLF) bangunan gedung yang diberikan oleh Pemda untuk menyatakan kelayakan fungsi gedung sebelum dimanfaatkan, "katanya.

Ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No 16 tahun 2009 tentang bantuan hukum disebutkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum tidak sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan belanja negara(APBN).Akan tetapi daerah juga dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam APBD yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah.

Baca juga: Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan

Pemberian bantuan hukum diberikan kepada penduduk Pangkep yang masuk kategori miskin dalam keadaan berkasus.

"Tekhnis pelaksanaannya, diberikan pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan hingga masalah hukumnya mempunyai keputusan tetap, ".

"Renperda ini, akan menjadi payung hukum bagi pemkab Pangkep dalam memberikan jaminan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan, "tambahnya.

Renperda diserahkan wakil bupati Pangkep dan diterima ketua DPRD Pangkep Haris Gani. Disaksikan oleh anggota DPRD dan OPD terkait.( Herman Djide)